Momentum
Pada tahun 2014 ini bukan semata pergantian kekuasaan saja, namun momentum bagi
peralihan gelombang sejarah Indonesia yang memasuki gelombang ketiga. Begitulah
Anis Matta menganalogikan periodisasi sejarah dengan pergantian era/zaman masa
kepemimpinan Indonesia. Ia menggunakan konsep sejarah sebagai suatu kontinuum
perjalanan satu entitas melintasi waktu, satu keberlanjutan dari masa lalu,
masa kini dan masa yang akan datang. Gelombang pertama merupakan awal dimana
Indonesia menjadi Indonesia, sebuah persiapan dan upaya membangun sebuah peradaban
yang mandiri. Gelombang kedua dimana
Indonesia bergulat dalam upaya mencari sistem yang kompatibel dengan sejarah
dan referensi budayanya. Dan kini telah tiba bagi sang nahkoda baru Indonesia
menaikkan jangkar dan mengibarkan layarnya untuk berlayar menuju Indonesia
hebat yang di usungnya. Entah gelombang seperti apa yang akan dihadapi
kepemimpinannya nanti.
Indonesia
kini telah memiliki nahkoda baru itu. Bukan berlatar belakang jendral, ilmuwan,
ataupun lainnya. Namun, sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa Ia
merupakan representasi dari rakyat kecil. Alasan yang demikian memang bukanlah
suatu hal yang keliru, ketika melihat sampai saat ini representasi itu memang
benar adanya pada diri pribadi beliau, Bapak Joko Widodo. Semoga saja
representasi ini tidak akan hilang ketika sumpah jabatan telah diucapkan.
Seberapa
jauh representasi kepemimpinan beliau kedepan untuk Indonesia yang
digadang-gadang akan menjadi Indonesia Hebat melalui Visi dan Misinya ketika
kampanye. Apakah hanya pemanis saja kala itu karena ambisi partai yang
mengusungnya ataukah memang benar adanya berasal dari keprihatinan dan harapan
untuk mewujudkannya ketika ia berada di posisi sekarang ini.
Menilik
dari pemerintahan sebelumnya, banyak kalangan beranggapan bahwa pemerintahan yang
sedang berlangsung saat ini belum sepenuhnya efektif, efisien dan bersih dalam
menjalankan tugasnya. Sehingga kesejahteraan yang merata, kebebasan yang
beraturan dan keadilan lewat penegakan hukum yang pasti belum dapat diwujudkan
sebagaimana mestinya.Hal ini dikarenakan
belum adanya kemauan yang kuat untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan
amanat reformasi.
Kita
semua tentunya berharap agar pemerintahan baru duet Jokowi-JK tidak mengulangi
kekeliruan yang pernah terjadi sebelumnya. Jangan lagi ada kegaduhan di bidang
hukum dan politik yang kemudian menjebak kita semua untuk tidak bisa melakukan
banyak hal yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan rakyat.
Untuk
itu, sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK yang sedang dikukuhkan hari ini 20
Oktober 2014, harus lebih memfokuskan diri pada upaya membangun negeri
sebagaimana amanat reformasi. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu
dikhawatirkan, karena bila pemerintah Jokowi-JK sungguh-sungguh menjalankan
program-program yang benar dan pro rakyat, pasti akan mendapat dukungan yang
luas dari masyarakat, termasuk oposisi sekali pun. Tapi, jika Jokowi-JK terlalu
berorientasi kepada kepentingan politik yang sempit dan jangka pendek, tentunya
akan mengalami banyak gugatan, tidak hanya dari oposisi tapi juga masyarakat
luas.
Dan
juga tidak kalah pentingnya, berharap agar pemerintahan Jokowi-JK mampu
menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Adil bukan berarti sama, namun mampu
menempatkan sesuatu secara proporsional tanpa mengebiri dan memutilasi hak
orang lain terlebih soal penegakan hukum. Pemanfatan hukum guna kepentingan
bersama demi terciptanya kehidupan bernegara yang nyaman, adil dan sejahtera
sangat diperlukan dalam upaya mengharonisasi keragaman suku bangsa ini, bukan
hanya berkutat pada kepentingan politik praktis saja dan malah menyalahgunakan
hukum. Apalagi menjadikan hukum sebagai instrument untuk membungkam pandangan
kritis atau ‘musuh’ dari rezeim Jokowi-JK yang sedang berkuasa. Jangan sampai
pemerintah baru nanti menggunakan hak-hak otoritasnya untuk tebang pilih.
Sangat
memprihatinkan jika hukum dijerumuskan jauh ke dalam ranah politik. Sehingga
kriminalisasi berupa rekayasa kasus hukum kembali terjadi. Akan sangat
berbahaya jika institusi hukum tidak berdaya di bawah ketiak rezim berkuasa,
dan hanya dijadikan satpam oleh penguasa. Sehingga, apabila terjadi perbedaan
pandangan antara oposisi dan penguasa, kemudian berujung dengan adanya
kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum atas order penguasa untuk
membungkam lawan-lawan politiknya.
Belum
lagi soal fenomena bahwa hukum hanya bersifat sektarian dan tebang pilih hampir
nyata sampai hari ini. Aparat hukum mungkin sudah melakukan banyak hal, namun
belum mampu menyentuh korupsi yang luar biasa di lingkungan kekuasaan.
Kasus-kasus
korupsi di lingkaran penguasa seperti BLBI dan mega-skandal bail outBank
Century hampir tidak tersentuh. Beberapa nama yang sudah secara terang
benderang disebut berkali-kali, tapi tak sekalipun diusut, bahkan sekedar
dipanggil untuk diperiksa pun tidak. Belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus
itu sudah cukup menggambarkan ketidak- berdayaan hukum di hadapan penguasa.
Bahkan cenderung menjadi alat pemuas syahwat penguasa.
Sudah
saatnya Indonesia Bangkit, untuk bisa menjadi Hebat. Hebat dalam arti yang
sesungguhnya, senyatanya, yang direalisasikan melalui visi dan misi yang
dilontarkan ketika kampanye lalu. Penulis tidak akan membahas visi dan misi itu
lebih jauh disini, karena telah cukup melekat erat dibenak kita sekalian.
Karena percuma jika tidak segera direalisasikan.
Diluar
permasalahan penegakan hukum Indonesia tersebut, seyogyanya masih banyak
permasalahan - permasalahan Indonesia yang cukup kompleks, khususnya dibidang pendidikan,
ekonomi dan budaya. Namun, saya yakin kepemimpinan Jokowi akan sangat mampu
mengatasi itu semua dalam Gelombang Ketiga Indonesia saat ini, jika Ia mampu
membaca problematika umat (red: bangsa Indonesia saat ini) guna menyusun
strategi apa kiranya yang mampu untuk dihidangkan dan dapat diterima. Disini
lah tantangan besar Jokowi dalam menyelami serta memahami guna mengayomi masyarakatnya
lebih luas, bukan sekedar di lingkup solo dan jakarta saja, namun lebih dari
itu. Jika tidak, masyarakat akan bergulat mencari keseimbangan antara
pertumbuhan dan kebahagiaan guna kesejahteraan hidupnya masing-masing.
Disinilah budaya menjadi faktor penting. Karena kebahagiaan adalah perasaan
umum (public mood) yang mengatakan
hidup disini (red: Indonesia) adalah bermakna dan berharga. Oleh karena itu, Pemimpin
adalah yang mampu mengelola public mood
ini, bukan lagi pemimpin aspirasional yang mengandalkan populisme.
Maka
dari itu, terlepas dari isu persaingan politik tidak sehat soal jegal menjegal
dari beberapa opini yang muncul belakangan terkait kepemerintahaannya nanti
kedepan dengan parlemen yang notabene dikuasai oleh oposisi. Berharap tidak
hanya “kerengan” soal jabatan saja, karena akan lebih berarti jika mampu di
manfaatkan sebaik-baiknya guna kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan golongan. Begitulah
seharusnya seorang negarawan. Mari, bersama kita bangkit, menerjang gelombang
ketiga ini untuk menuju Indonesia Hebat!
Oleh:
Muhammad
Ichsan Nugroho Wibawanto
Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2011
Kepala Divisi Litbang Penal Study Club (PSC) Fakultas
Hukum Unnes 2014
Kepala Divisi Media Lembaga Pers Mahasiswa (LEGIST)
Fakultas Hukum Unnes 2014
Kepala
Departemen Sosial Masyarakat KAMMI Komisariat Unnes 2014
Opini ini dibuat guna dimuat dalam buletin PROGRESIF Kammi Komisariat Unnes yang diterbitkan oleh Departemen Hubungan Masyarakat Edisi XII
.JPG)
0 komentar:
Posting Komentar